12/4/2019 · Ilustrasi e-Commerce, eCommerce , Online Marketplace, Bisnis Online Untuk menghindari atau merespon adanya konten informasi elektronik ilegal, menurut PP ini, PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib menyajikan syarat penggunaan atau perjanjian lisensi kepada penggunanya untuk melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan …
Di sisi lain, PP E-commerce ‘membebankan’ sembilan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha e-commerce, beberapa di antaranya kewajiban memiliki izin usaha, kewajiban retensi data, dan kewajiban teknis seperti mengutamakan penggunaan nama domain tingkat tinggi Indonesia (.id).
12/13/2019 · Dengan PP tersebut, kata Huda, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang mengakomodir pelaku usaha e-commerce. Selain itu, menurutnya, PP 80/2019 merupakan salah satu cara untuk membendung produk impor dari China, yang menguasai pasar Indonesia lewat e-commerce.
12/15/2019 · Selain mengatur pelaku e-commerce secara umum, hal baru dalam PP ini adalah sangat kental mengatur tentang pemajakan atas pelaku usaha e-commerce dari Luar Negeri yang meliputi pedagang luar negeri, PPMSE luar negeri dan penyelenggara sarana perantara luar negeri. Di PP ini pemerintah mulai tegas menetapkan tentang criteria tertentu yang …
Cyberthreat.id – Menteri Perdagangan RI, Agus Suparmanto mengatakan Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau e-commerce bertujuan untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha (pedagang online). Kita sedang progress terkait dengan turunannya (Permendag) dan akan bahas ini dengan para pemain dan asosiasinya.
PP E-Commerce Sudah Diterbitkan, Begini Rinciannya. Posted by: Dedi Hidayat 04-12-2019 14:39 WIB 570 viewer. Ilustrasi e-commerce. JAKARTA, INFOBRAND.ID – Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pada 20 November 2019, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani …
